KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN), KONSIL KEFARMASIAN, KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI)
Keywords:
KFN, Pharmacy Council, KTKI, health workersAbstract
This research was made with the aim of discussing and reviewing the differences between the National Pharmacy Committee (KFN), the Pharmacy Council and the Indonesian Council of Health Workers (KTKI). This study uses a normative juridical method. The data used is secondary data, which is based on the laws and regulations that apply as primary legal material. The analysis was carried out qualitatively by reviewing the legal norms regulated in the laws and regulations to then draw conclusions from the results of the analysis. The results of the analysis show that there is no connection and legal relationship between KFN and the Pharmaceutical Council or KTKI. The Pharmacy Council itself is part of the KTKI
Downloads
References
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 2081)
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626)
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1497)
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 452)
8. Keputusan Menteri Kesehatan No.1621/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.02/MENKES/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/413/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/407/2017 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
12. Putusan Mahkamah Konstitusi No.82/PUU/XIII/2015
